Pemerataan: Salah Satu Cara Meningkatkan Kualitas Guru

Pendidikan terlampau menentukan kemajuan dan mutu sebuah bangsa. Kualitas pendidikan memengaruhi mutu bangsa. Bangsa dpp-kkdb sulsel yang maju punya pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik diperoleh dari mutu guru yang baik. Guru merupakan segi kunci mutu pendidikan dan kemajuan sebuah bangsa.

Bangsa yang abai pada guru akan susah maju sebab mutu generasi penerus ditentukan oleh guru—selain orangtua dan pemerintah. Hal ini sudah jadi pengetahuan umum tapi susah dalam praktik. Pemerintah 1/2 hati menaikkan mutu pendidikan lewat perbaikan guru dalam beragam aspeknya.

Tahun 2018, tepatnya April, DPD RI menginisiasi perubahan UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Dibentuklah lima tim ahli, dua dari PGRI dan tiga dari ADI yang bekerja sepanjang enam bulan. Penulis mewakili PGRI bersama dengan Prof Supardi. Dari proses kerja tim pakar dan bagian DPD RI itu ditemukan masalah-masalah guru, di antaranya menyangkut: pemerataan, kompetensi, pelindungan, dan kesejahteraan.

Pemerataan Guru

Bukan cuma kekurangan guru PNS dan guru senantiasa atau kontrak, Indonesia mengalami mismanajemen distribusi guru. Satu sekolah, satu kecamatan, atau satu kabupaten/kota kelebihan guru, kala yang lainnya kekurangan guru. Perekrutan, penempatan, dan mutasi guru tidak profesional.

Kecuali itu, tiap tiap th. banyak guru pensiun tapi sudah empat th. ini tidak tersedia perekrutan guru PNS atau guru kontrak atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di satu sekolah di banyak daerah, cuma terdapat satu atau dua guru yang merangkap sebagai kepala sekolah, bendahara, sekaligus tenaga administrasi.

Guru bukan PNS di sekolah negeri 735,82 ribu orang dan guru bukan PNS di sekolah swasta 798,2 ribu orang. Jumlah tenaga guru honorer K2 kala ini raih 1,53 juta orang, dari kuantitas guru total sebanyak 3,2 juta orang. Saat ini, Indonesia kekurangan guru berstatus PNS sebanyak 988.133 orang (Safyra, 2018).

Tingginya jumlahnya guru honorer bukti sekolah kekurangan guru. Banyak guru sudah mengabdi belasan lebih-lebih puluhan th. tapi statusnya masih honorer. Selain jadi PNS, guru-guru yang sudah mengabdi dan diakui kompeten dapat diangkat jadi guru kontrak.

Sebelum guru-guru pensiun sudah disiapkan penggantinya sekurang-kurangnya satu th. sebelumnya. Pemenuhan kecukupan guru tidak cuma menghitung sekolah-sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Guru PNS atau kontrak diperbantukan di sekolah-sekolah swasta.

Skenario pemerataan guru dapat dilaksanakan dengan langkah menawarkan kepindahan kepada guru, atau dapat dalam konteks sekurang-kurangnya tiga (3) atau lima (5) th. ke depan. Pertama, pengangkatan guru PNS atau guru kontrak berdasarkan domisili; kedua, menyiapkan putra-putri tempat terbaik kuliah di fakultas keguruan untuk dijadikan guru di daerahnya masing-masing.

Selain pemerataan guru, pemerataan sapras juga jadi halangan pendidikan bangsa ini. Akses jalur dan transfortasi siswa menuju sekolah, mutu ruang kelas, toilet, perpustakaan, UKS, lapangan bermain, terlampau jauh standarnya antar satu sekolah dengan sekolah lainnya. Kualitas sapras terlampau berpengaruh pada kinerja guru dan stimulan studi siswa.

Pemerintah dan Pemda perlu berkomitmen menstandarkan sapras sekolah di nusantara ini. Harus tersedia gerakan memotong gaji pejabat Negara, atau uang hasil korupsi dari para koruptor untuk membangun sapras sekolah. Dibuat regulasi agar dunia usaha dan dunia industri mendukung pemenuhan sapras sekolah-sekolah di sekitarnya.